Daftar UMK UMP dan UMR Tahun 2017 Lengkap se Indonesia, UMR Jakarta 2017, UMR Semarang, Jogja, Surabaya, Bandung, dan Lain Lain


Guru PNS Se Banten Terima Tunjangan Kinerja

Berita PNS Terbaru - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, memberikan tunjangan daerah (tunda) atau tunjangan kinerja (tukin) untuk tahun anggaran 2017 kepada seluruh Pegawai negeri sipil (PNS) di Lingkungan kerjanya. Tunjangan ini diberikan juga kepada seluruh Guru SMKN dan SMAN se-provinsi Banten

Sekretaris daerah Pemprov Banten, Ranta Soeharta menjelaskan, sebagian anggaran tersebut, dipangkas dari anggara belanja lain yang dilakukan sebelumnya. “Pemangkasan anggaran ini, termasuk jumlah anggaran biaya yang biasa diterima oleh para pejabat eselon di lingkungan Pemprov Banten, yaa termasuk saya juga kena pangkas,” kata Ranta, saat membuka acara Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Menurut Ranta, upaya yang dilakukan oleh Pemprov Banten tersebut, sebagai bagian dari semangat untuk meningkatkan kualitas guru dalam memberikan pelajaran kepada para siswa.

“Saya harapkan dengan cara ini, semangat juang guru akan terus meningkat seiring dengan persaingan mutu di tingkat pendidikanan,” tegasnya.



Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi menjelaskan, seluruh guru di Banten sudah siap. Tentang pelimpahan SMA/SMK ke Dindikbud Provinsi sudah tidak masalah.

Dia menjelaskan, semua persiapan sudah final, tinggal berjalan. Dindikbud Banten sudah menganggarkan kebutuhan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke Provinsi Banten tersebut mencapai Rp 1,8 triliun.

Anggaran sebesar itu kata Engkos, sudah di ajukan. “Di dalam pengajuan ada dana untuk tunjangan dan operasional sekolah,” katanya.

Untuk diketahui, Dindikbud Provinsi Banten akan mengelola 1.018 sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta yang berada di delapan kabupaten/kota. Hal ini berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Diantara kebutuhan biaya pengelolaan tersebut yakni alokasi untuk menggaji guru PNS yang jumlahnya mencapai 11.893 orang.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, jumlah sekolah, siswa, dan Guru di Provinsi Banten pada tahun ajaran 2013/2014 meliputi, SMAN sebanyak 146 sekolah dan SMA swasta sebanyak 330 sekolah. Sedangkan SMKN sebanyak 75 sekolah dan SMK swasta sebanyak 499 sekolah.

Selanjutnya, siswa SMAN sebanyak 86.845 siswa dan a SMA swasta sebanyak 59.912 siswa, SMKN sebanyak 49.140 siswa dan SMK swasta sebanyak 206.858 siswa. Sementara guru SMAN sebanyak 4.487 guru dan SMA swasta sebanyak 2.713 guru, SMKN 1.637 guru dan SMK swasta sebanyak 3.386 guru.


sumber : http://news.liputan6.com/read/2892878/seluruh-guru-pns-banten-terima-tunjangan-kinerja

Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2018 Sumatra Utara

Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 Sumatra Utara Sumatra Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 20 Kabupaten/Kota di dalamnya. Kenaikan BBM pada beberapa waktu yang lalu sempat menimbulkan reaksi dari beberapa buruh dan pekerja. 

Mereka meminta pemerintah Provinsi Sumatra Utara menaikkan UMK Sumatra Utara di atas Rp 2.000.000. Kenaikan BBM dianggap akan memengaruhi naiknya harga-harga bahan pokok. Akhirnya Gubernur Sumatra Utara pun memutuskan pada bulan November 2014 lalu mengenai besaran UMK Provinsi Sumatra Utara. Berikut ini merupakan daftar Upah Minimum Kota (UMK) Sumatra Utara.




Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, Pemprovsu telah menetapkan UMP tahun 2017 dan harus dipedomani bagi perusahaan juga bagi seluruh serikat pekerja di Sumut.
“Saya berharap apa yang sudah menjadi kesepakatan antara serikat kerja dan pengusaha ini bisa dipatuhi demi menjaga kondusifitas. Ini sudah disepakati Dewan Pengupahan Daerah, mudah-mudahan bisa diterima semua pihak,” kata Erry, Senin (31/10/2016).
Usai saat bertemu Dewan Pengupahan Daerah Sumut yang terdiri atas Johny Sitanggang, Laksamana Adhayaksa, dan Martono dari unsur APINDO, Nelson Manalu mewakili unsur serikat pekerja dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bukit Tambunan di Kantor Gubsu, Kamis (27/10/2016), Gubsu mengeluarkan Surat Keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2017 sebesar Rp1.961.354,69. Surat Keputusan Gubsu tetang  UMP 2017 ditetapkan tanggal 28 Oktober 2016 tersebut menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2017
 
1. UMK 2017 Medan terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 2.037.000
2. UMK 2017 Tanah Karo terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.996.000
3. UMK 2017 Tanjung Balai terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.837.000
4. UMK 2017 Asahan terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.830.000
7. UMK 2017 Tebingtinggi terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.670.000
6. UMK 2017 Palas terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.778.000
7. UMK 2017 Binjai terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.700.000
8. UMK 2017 Paluta terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.799.000
9. UMK 2017 Langkat terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.762.000
10. UMK 2017 Pemantang Siantar terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.626.000
11. UMK 2017 Tapsel terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.770.000
12. UMK 2017 Tapteng terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.840.000
13. UMK 2017 Tobasa terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.737.000
14. UMK 2017 Labuhan Batu terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.870.000
17. UMK 2017 Labura terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.867.000
16. UMK 2017 Padang Sidempuan terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.728.000
17. UMK 2017 Labusel terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.870.000
18. UMK 2017 Nisel terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.702.000
19. UMK 2017 Nias terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.690.000
20. UMK 2017 Taput terbaru tahun 2017 mencapai sebesar Rp 1.673.000
UMK tertinggi ditempati oleh Kota Medan dengan angka sebesar Rp 2.037.000. Sedangkan yang terendah ditempati oleh Kabupaten Taput sebesar Rp 1.673.000.


Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Jawa Tengah

Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah mengumumkan hasil penetapan UMK tahun 2016 untuk 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada bulan November tahun 2014 lalu. Rata-rata kenaikan UMK di Provinsi Jawa Tengah sekitar Rp 157.929, sedangkan persentase kenaikan UMK 2016 dari 2014 sebesar 14,96%. 



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menghitung besaran upah minimum provinsi berdasarkan upah di tiap kabupaten dan kota.

Hitungan pasti tentang besaran UMP akan segera diputuskan karena masih ada satu daerah yang memberi laporan.

"Paling telat besok (hari ini) disampaikan. UMK untuk terbawah Kabupaten Banjarnegara kira-kira Rp 1,285 juta, tertinggi di Kota Semarang Rp 1,9 juta sekian," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai pertemuan dengan pimpinan media di kantornya, Senin (30/10/2016).

Ganjar mengatakan tengah mengkaji berapa besaran upah minimum di tingkat provinsi.

Ketentuan penghitungan di tingkat provinsi akan disesuaikan dengan UMR di daerah. Penentuan upah di tingkat provinsi akan mempertimbangkan seluruh aspek, meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pertimbangan lainnya.

Sebelum upah minimum provinsi disahkan, Pemprov Jateng masih menunggu semua angka upah minimum kabupaten dan kota (UMK) dari tiap daerah. Hingga hari ini, hanya Kabupaten Grobogan yang belum menyetorkan besaran angka upah minimum.

"Jateng ini apa benar Kota Semarang sama dengan Banjarnegara, saya buat UMP dan UMK. Kalau UMK angka sudah siap, tinggal Grobogan. Hari ini pasti Bupati dikirimkan," kata dia.

Pada 2015, dari 35 kabupaten di Jateng, upah minimum di Kota Semarang ditetapkan sebagai yang tertinggi, yakni Rp 1.909.000. Adapun UMK terendah di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1.265.000.

Keputusan penetuan besaran UMK yang diteken Gubernur itu diterbitkan pada 20 November dengan Surat Keputusan Nomor 560/66/2015. "Keputusan ini resmi berlaku pada 1 Januari 2016 mendatang," kata Ganjar kala itu.




UMK Karawang 2017 Tertinggi di Indonesia

UMK Karawang 2017 Tertinggi di Indonesia kali ini kami sajikan kepada anda berapa kisaran angka yang di tetapkan dalam UMK karawan di tahun 2017 dimana menembus angka yang bisa dikatakan tertinggi di Indonesia sampai saat ini dibawah akan kami sajikan berapa besaran lengkap dengan ulasanya,

KARAWANG, (PR).- Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang dipastikan bakal menembus angka Rp 3,6 juta per bulan. Hal itu diketahui setelah Dewan Pengupahan dari pihak pemerintah setempat menyetujui kenaikan UMK 2017 sebesar 8,25 persen dari UMK sebelumnya. 
Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, Ahmad Suroto, di kantornya, Senin 31 Oktober 2016."UMK sebesar Rp 3,6 juta merupakan nilai UMK tertinggi di Indonesia," ujar Suroto.Menurutnya, UMK Karawang tahun 2016 berada pada angka Rp 3,3 juta per bulan. Pada pembahasan UMK 2017, 

Pemerintah Kabupaten Karawang menyetujui instruksi Pemerintah Pusat yang menyarankan kenaikan UMK berada pada kisaran angka 8,25 persen. Menurut Suroto, dengan kenaikan UMK 8,25 persen, UMK Karawang tahun 2017 masih berada pada posisi teratas dibanding UMK daerah lainnya di Indonesia. "Kami kira sebelumnya, untuk UMK tahun 2017 nanti, belum ada daerah lain yang bisa melampaui UMK Karawang," katanya. 

Namun demikian, Suroto khawatir tingginya UMK Karawang bakal berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah lumbung padi tersebut. "Satu sisi memang UMK kami tertinggi di Indonesia, namun di sisi lain, hal itu akan berdampak negatif terhadap perusahaan yang kesulitan memenauhi UMK tersebut," kata Suroto. 

Menurutnya, perusahaan yang merasa berat menggaji karyawannya sesuai UMK bisa hengkang ke daerah lain yang nilai UMK-nya jauh lebih rendah. Jika hal itu terjadi, akan terdapat ribuan pengangguran baru di Kabupaten Karawang."Biasanyanya, industri yang bergerak di sektor tekstil, sandang, dan kulit (TSK) yang bakal terpukul dengan kenaikan UMK," katanya. 
Selain sektor TSK, sektor perdagangan dan jasa juga akan terkena dampak dari kenaikan UMK ini. "Akibat kenaikan UMK tahun lalu saja, perusahaan mereka masih belum pulih kondisi keuangannya. Kenaikan UMK yang baru ini tentunya bakal merepotkan mereka," katanya. 

Guna mengantisipasi hal tersebut, Pemkab Karawang akan menggelar pertemuan bipartit untuk mencari solusi terbaik agar perusahaan tidak hengkang dari Karawang. Salah satunya dengan membantu perusahaan yang meminta penangguhan UMK baru sampai mereka dinyatakan mampu. "Jika tidak dibantu, mereka bisa hengkang dari Karawang," ujarnya. Pembahasan UMK di Karawang sudah berjalan meski belum ada putusan final. Namun Suroto memastikan kenaikan UMK 2017 sesuai dengan keputusan Pemerintah Pusat, yaitu 8,25 persen dari UMK 

sebelumnya. Menurut Suroto, saat kenaikan UMK dibahas tripartit, sebagian serikat pekerja sudah menyatakan setuju dengan nilai tersebut. Namun sebagian serikat menilai kenaikan UMK 8,25 persen masih belum ideal. 

"Berdasarkan pengalaman perwakilan pekerja selalu minta kenaikan UMK di atas keputusan pemerintah. Sementara perwakilan pengusaha (Apindo) selali meminta di bawah ketentuan pemerintah. Makanya, kami putuskan mengikuti keputusan pemerintah saja," katanya.

Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Jawa Barat



Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Jawa Barat Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, telah mengumumkan Upah Minimum Kota (UMK) 2016 se-Jawa Barat pada 21 November 2016 lalu. UMK di Provinsi Jawa Barat rata-rata naik sebesar 16,18 persen menjadi Rp 1.887.619 per bulan, dari sebelumnya sebesar Rp 1.621.961.

Peraturan ini diatur pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1581-Bangsos/2014 tentang UMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Berikut ini daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2016 se-Jawa Barat.


ARTIKEL LAINYA : Cara Menghitung Denda Telat Bayar Pajak STNK




BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah menandatangani ketentuan upah minimum provinsi (UMP) 2017 pada Selasa 1 November 2016.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1076-Bangsos/2016 tentang UMP Jabar 2017 itu menetapkan UMP Jabar 2017 sebesar Rp 1.420.624,29.Dalam keputusan tersebut, gubernur pun meminta upah minimum kota/ kabupaten di provinsi Jabar harus lebih besar dari UMP 2017."keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017," ujar Gubernur dalam surat keputusan yang diterima redaksi Pikiran Rakyat Selasa sore.Kepala Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Jabar Ferry Sofwan mengatakan, UMP adalah upah terkendala di provinsi di bawah UMK sebagai jaring pengaman sosial yang dipakai sebagai acuan pengupahan untuk pekerja, misalnya di sektor perkebunan karena lokasi perkebunan tersebar di berbagai kabupaten di Jabar."UMP ini acuan para pengusaha pada umumnya adalah pada UMK sehingga pada tanggal 3 November 2016 akan mengundang para anggota dewan pengupahan untuk mempersiapkan tugas berikutnya yaitu penetapan UMK, beserta berbagai rangkaian yang harus dipersiapkan DPK," ujar dia.***

  1. Kabupaten Garut, UMK naik 15,21 persen dari Rp 1.085.000 menjadi Rp 1.250.000. 
  2. Kabupaten Tasikmalaya, UMK naik 12,17 persen dari Rp 1.279.329 menjadi Rp 1.435.000.
  3. Kota Tasikmalaya, UMK naik 17,22 persen dari Rp 1.237.000 menjadi Rp 1.450.000. 
  4. Kabupaten Ciamis, UMK naik 8,74 persen dari Rp 1.040.928 menjadi Rp 1.131.862. 
  5. Kota Banjar, UMK naik 13,95 persen dari Rp 1.025.000 menjadi Rp 1.168.000. 
  6. Kabupaten Pangandaran, UMK naik 11,92 persen dari Rp 1.040.928 menjadi Rp 1.165.000. 
  7. Kabupaten Majalengka, UMK naik 24,50 persen dari Rp 1.000.000 menjadi Rp 1.245.000. 
  8. Kota Cirebon, UMK naik 15,37 persen dari Rp 1.226.500 menjadi Rp 1.415.000. 
  9. Kabupaten Cirebon, UMK naik 15,44 persen dari Rp 1.212.750 menjadi Rp 1.400.000. 
  10. Kabupaten Indramayu, UMK naik 14,78 persen dari Rp 1.276.320 menjadi Rp 1.465.000. 
  11. Kabupaten Kuningan, UMK naik 20,36 persen dari Rp 1.002.000 menjadi Rp 1.206.000. 
  12. Kota Bandung, UMK naik 15,50 persen dari Rp 2.000.000 menjadi Rp 2.310.000. 
  13. Kabupaten Bandung, UMK naik 15,31 persen dari Rp 1.735.000 menjadi Rp 2.001.195. 
  14. Kabupaten Bandung Barat, UMK naik 15,31 persen dari Rp 1.738.476 menjadi Rp 2.004.637. 
  15. Kabupaten Sumedang, UMK naik 15,31 persen dari Rp 1.735 473 menjadi Rp 2.001.195.
  16. Kota Cimahi, UMK naik 15,31 persen dari Rp 1.569.353 menjadi Rp 2.001.200. 
  17. Kota Depok, UMK naik 12,85 persen dari Rp 2.397.000 menjadi Rp 2.705.000. 
  18. Kabupaten Bogor, UMK naik 15,51 persen dari Rp 2.242.240 menjadi Rp 2.590.000. 
  19. Kota Bogor, UMK naik 13 persen dari Rp 2.352.350 menjadi Rp 2.658.155. 
  20. Kabupaten Sukabumi, UMK naik 23,89 persen dari Rp 1.565.922 menjadi Rp 1.940.000. 
  21. Kota Sukabumi, UMK naik 16,44 persen dari Rp 1.350.000 menjadi Rp 1.572.000. 
  22. Kabupaten Cianjur, UMK naik 6,67 persen dari Rp 1.500.000 menjadi Rp 1.600.000. 
  23. Kota Bekasi, UMK naik 20,97 persen dari Rp 2.441.954 menjadi Rp 2.954.031. 
  24. Kabupaten Bekasi, UMK naik 16,04 persen dari Rp 2.447.445 menjadi Rp 2.840.000. 
  25. Kabupaten Karawang, UMK naik 20,84 persen dari Rp 2.447.450 menjadi Rp 2.957.450. 
  26. Kabupaten Purwakarta, UMK naik 23,81 persen dari Rp 2.100.000 menjadi Rp 2.600.000. 
  27. Kabupaten Subang, UMK naik 20,41 persen dari Rp 1.577.959 menjadi Rp 1.900.000. 
Nilai UMK Jawa Barat Tahun 2015 tertinggi ditempati oleh Kabupaten Karawang dengan angka Rp 2.957.450, kemudian Kota Bekasi Rp 2.964.000. Sedangkan UMK Jawa Barat Tahun 2015 ditempati oleh Kabupaten Ciamis dengan angka Rp 1.131.000 per bulan.

Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Banten

Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Banten Besaran UMK memang akan terus naik dari tahun ke tahun, mulai dari angka 10 hingga 12%. Terutama seiring kenaikan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ada di setiap daerah. 

Setiap pekerja selalu mengharapkan upah yang didapatkannya tiap bulan dapat naik demi menyejahterahkan hidupnya. Berikut ini merupakan daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Provinsi Banten yang telah ditetapkan pada November 2016 lalu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Alhamidi di Serang, Senin, mengatakan berdasarkan surat keputusan (SK) nomor 561/Kep.539-Huk/2016, perihal Penetapan UMP 2017 tertanggal 31 Oktober 2016 naik sebesar Rp147.180 menjadi Rp1.931.180 dari UMP tahun 2016 adalah Rp1.784.000.

1. Kota Serang Rp 2.375.000, naik sebesar Rp 209.000 dari UMK sebelumnya Rp 2.166.000.
2. Kabupaten Lebak Rp 1.728.000, naik sebesar Rp 238.000 dari UMK sebelumnya Rp 1.490.000.
3. Kabupaten Pandeglang Rp 1.737.000, naik sebesar Rp 319.000 dari UMK sebelumnya Rp 1.418.000.
4. Kota Cilegon    Rp 2.760.590, naik sebesar Rp 317.590 dari UMK sebelumnya Rp 2.443.000.
5. Kota Tangerang Rp 2.730.000, naik sebesar Rp 285.699 dari UMK sebelumnya Rp 2.444.301.
6. Kabupaten Tangerang Rp 2.710.000, naik sebesar Rp 268.000 dari UMK sebelumnya Rp 2.442.000.
7. Kabupaten Serang Rp 2.700.000, naik sebesar Rp 534.000 dari UMK sebelumnya Rp 2.166.000.
8. Kota Tangerang Selatan Rp 2.710.000, naik sebesar Rp 265.699 dari UMK sebelumnya Rp 2.444.301.


Besaran UMK di Provinsi Banten telah ditetapkan pada Surat Keputusan Gubernur Banten. Angka ini sudah berlaku sejak bulan Januari 2016 lalu. 

Terdapat tujuh kota/kabupaten yang ada di Provinsi Banten meliputi Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan. UMK tertinggi di Banten diduduki oleh Kota Cilegon dengan nominal sebesar Rp 2.760.590. Disusul dengan Kota Tangerang sebesar Rp 2.730.000, Kabupaten Tangerang Rp 2.710.000, Kota Tangerang Selatan Rp 2.710.000, Kabupaten Serang Rp 2.700.000, dan Kota Serang Rp 2.375.000. Sementara UMK terendah yang ada di Provinsi Banten ditempati oleh Kabupaten Lebak dengan angka sebesar Rp 1.728.000 dan Kabupaten Pandeglang Rp 1.737.000. Nilai UMK ini tetap diterima dengan baik oleh para pekerja maupun perusahaan yang ada di Provinsi Banten.

Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Bali

Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Bali Besaran UMK setiap tahunnya memang selalu naik di tiap daerah. Hal ini didasari oleh Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang meningkat setiap tahunya. Apalagi kenaikan BBM juga sering terjadi. Berikut ini merupakan daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Bali yang telah ditetapkan oleh Gubernur Bali.

1.    Kabupaten Badung Rp 1.905.000, dari sebelumnya Rp 1.728.000.
2.    Kota Denpasar Rp 1.800.000, dari sebelumnya Rp 1.656.900.
3.    Kabupaten Gianyar Rp 1.707.750, dari sebelumnya Rp 1.543.000.
4.    Kabupaten Karangasem Rp 1.700.000, dari sebelumnya Rp 1.542.600.
5.    Kabupaten Jembrana Rp 1.662.500, dari sebelumnya Rp 1.542.600.
6.    Kabupaten Tabanan Rp 1.706.700, dari sebelumnya Rp 1.542.600.
7.    Kabupaten Klungkung Rp 1.650.000, dari sebelumnya Rp 1.545.000.
8.    Kabupaten Buleleng Rp 1.650.000, dari sebelumnya Rp 1.542.600.
9.    Kabupaten Bangli Rp 1.622.000, dari sebelumnya Rp 1.542.600.

Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Bali


Pulau Bali yang dikenal dengan beragam wisata eksotisnya memiliki beberapa kota atau kabupaten di dalamnya, meliputi Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Bangli. Keputusan besaran UMK Bali Tahun 2015 ini telah diresmikan pada November 2014 lalu.

Ketua Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bandung I Wayan Suyasa mengatakan bahwa keputusan ini sudah diterima baik oleh pihaknya. Ia berharap bahwa seluruh pengusaha dan pekerja bisa menerima. Sehingga tidak akan ada protes dari kedua pihak melalui unjuk rasa dan semacamnya.

Terlebih bagi perusahaan harus lah komit untuk melaksanakan keputusan ini. Pemerintah juga wajib untuk mengawasi hal ini. Sementara itu, UMK tertinggi di Pulau Bali ditempati oleh Kabupaten Badung dengan nominal Rp 1.906.000, dari UMK sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp 1.728.000. Disusul dengan Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar dengan nominal sebesar Rp 1.800.000 dan Rp 1.707.750. Sedangkan kabupaten yang memiliki UMK terkecil di Pulau Bali ialah Kabupaten Bangli dengan nilai UMK sebesar Rp 1.622.000. Sebelumnya kabupaten ini memiliki UMK Rp 1.542.600 pada tahun 2014.

Daftar UMR Purwakarta Tahun 2017

Daftar UMR Purwakarta Tahun 2017 Besaran Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2017 untuk Kota Purwakarta telah ditentukan oleh Pemkab Purwakarta pada bulan November 2016 lalu. Nominal UMR salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat ini sebesar Rp 2.600.000. Angka ini mengalami kenaikan dari UMR sebelumnya yang berada pada angka Rp 2.100.000. Kenaikannya sebesar Rp 500.000. Daftar UMR Purwakarta Tahun 2017 telah dibuat oleh pemerintah Kota Purwakarta dua bulan sebelum diberlakukan.

Dedi Mulyadi selaku Bupati Purwakarta mengatakan bahwa besaran UMR ini telah dibahas selama dua bulan sebelum ditetapkan. Selain membahas perihal UMR, mereka juga sempat membahas dan akhirnya menetapkan besaran upah berdasarkan Kelompok Jenis Usaha (KJU). Ada beberapa kelompok, seperti KJU pertama meliputi industri rayon atau viscose, cat, dan alat kesehatan. Ketiga kelompok jenis usaha tersebut memiliki UMR sebesar Rp 2.900.000. Kemudian KJU dua meliputi industri komponen otomotif, UMR-nya mencapai Rp 3.200.000. Sedangkan KJU ketiga meliputi industri otomotif, UMR yang ditetapkan sebesar Rp 3.400.000 tiap bulannya.

Namun ada beberapa UMR pada industri tertentu yang ternyata nominalnya lebih rendah, yaitu industri garmen yang perusahaannya masih beroperasi kurang dari lima tahun serta tenaga kerjanya yang bekerja kurang dari lima tahun, nominal UMR-nya berada pada angka Rp 2.100.000. Sedangkan yang keduanya sudah mencapai lima tahun mencapain Rp 2.300.000. Tentu saja tenaga kerja garmen dianggap masih memiliki upah yang rendah.

Keputusan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Purwakarta. Dan harus diterima baik oleh seluruh pihak, baik perusahaan maupun pekerja. Perusahaan juga harus benar-benar melaksanakan. Pemerintah harus mengawasi secara ketat. Apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi atau denda.

Tak hanya itu saja, Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Agus Gunawan, juga menyetujui hasil final pembahasan UMR 2017 Kota Purwakarta ini. Meskipun, pihaknya juga turut menyesalkan dengan upah sektor garmen dan industri padat karya lainnya yang masih sangat minim. Keputusan ini telah diberlakukan sejak Januari 2017.


Pemkab Purwakarta akhirnya menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) 2016 sebesar Rp 3 juta. Ada kenaikan 13 persen dari tahun sebelumnya, yang hanya Rp 2,6 juta. Kenaikan UMK ini, merupakan jalan terbaik dan hasil kesepakatan bersama antara perusahaan dan buruh. 

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, Kamis malam (19/11) surat keputusannya telah di tandatangani. Kemudian  hari ini surat keputusan UMK tersebut akan langsung dikirimkan ke Pemprov Jabar.  "//Ba'da// Jumat, kita kirimkan ke Gubernur," ujar Dedi, kepada //Republika//, Jumat (20/11). 

Sebenarnya, lanjut Dedi, kenaikan upah di wilayah ini bervariasi. Prosentasenya, antara 13 sampai 15 persen. Tergantung jenis usaha. Akan tetapi, secara keseluruhan untuk UMK-nya, naik dari Rp 2,6 juta ke Rp 3 juta per bulan.  
Dedi menyebutkan, kenaikan upah ini masing-masing, kelompok jenis usaha (KJU) satu, yakni sektor industri, industri cat skala besar, industri alat kesehatan digital, industri welding elektroda, dan industri //injection moulding// upahnya sebesar Rp 3.350.000.
KJU dua, yaitu industri rayon, industri viscose, industri kemasan skala besar, upahnya jadi Rp 3.680.000 per bulan. Untuk KJU tiga, yaitu industri komponen otomotif, industri makanan dan minuman skala besar, upahnya jadi Rp 3.910.000 per bulan. 
Sedangkan, KJU empat, yakni sektor industri otomotif, upah minimumnya jadi Rp 4 juta per juta. Selain itu, UMK untuk wilayah Kecamatan Purwakarta, Bungursari, Campaka, Jatiluhur, BBC, Sukatani, sektor usaha garment, boneka, topi, kulit, dan alas kaki, upahnya jadi Rp 2.352.650.  
Khusus sektor garment ini, lanjut Dedi, kenaikannya sedikit. Karena, tahun kemarin saja naik dari Rp 2,1 juta ke Rp 2,3 juta banyak perusahaan yang menangguhkan. Jadi, untuk 2016 mendatang, UMK sektor garment ini naiknya hanya Rp 52.650, supaya tidak ada lagi penangguhan. "Kalau kita naikan tinggi-tinggi, percuma soalnya banyak yang ditangguhkan. Jadi, lebih baik naik sedikit asalkan tidak ada penangguhan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Purwakarta, Fuad BM, mengaku, pihaknya menyetujui kenaikan besaran UMK ini. Karena, kenaikan ini sudah mengacu pada aspirasi buruh dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan di lapangan.

UMR Jakarta 2017

UMR Jakarta 2017  - Pada tahun 2017 mendatang di perkirakan UMR beberapa kota besar termasuk DKI Jakarta akan naik beberapa persen dimana pada periode sebelumnya di tahun 2016 UMR Ibu Kota Jakarta berada di kisaran Rp. 3.100.000, lalu berapakah kenaikan UMR Jakarta di tahun 2017 mendatang. 

Upah Minumun Regional berdasarkan data statistik memang selalu meningkat, disini biasanya gerakan buruh akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendngkrak pemerinta supata UMR naik seginifikan namun hal itu kadang membuat bentrok antara kaum buruh dan pihak keamanan dalam hal ini Polisi yang menjaga keamanan suatu wilayah. 

Jakarta misalnya, yang merupakan pusat perekonomian Indonesia saat ini tidak serta merta memegang nilai UMR tertinggi, masih ada kota kota lainya yang di domisili oleh daerah Industri dengan UMR yang lebih besar. Namun demikian, kehidupan di Jakarta membuat orang banyak memilih untuk hidup disana meskipun mahal namun gaya hidup selalu enak dan indah katanya.

Daftar UMK/UMR 2017


Ada tiga besaran angka UMP yang disepakati untuk di usulkan ke Gubernur yaitu unsur Serikat Pekerja sebesar Rp3.831.690 naik sebesar 23%. Dari unsur pengusaha mengacu pada PP No.78 Tahun 2015 yang sudah memiliki formula yang baku sebesar Rp3.335.750 naik sebesar 8,25%, sedangkan unsur pemerintah menyampaikan angka yang sama dengan pengusaha karena memiliki formula yang sama.
"Tiga angka ini hari ini juga kita rekomendasikan ke Gubernur untuk selanjutnya dengan segala kewenangan yang ada dapat segera menetapkan UMP DKI Jakarta 2017 melalui Pergub tanggal 1 November 2016 sesuai dengan batas yang diatur dalam PP tersebut," ujar Anggota Dewan Pengupahan Unsur Pengusaha Sarman Simanjorang kepada Okezone, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Sarman melanjutkan, pasca-penetapan UMP 2017 akan berlanjut dengan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dimana aturannya sudah jelas dalam PP 78 tahun 2015 bahwa besaran kenaikan UMSP berdasarkan kesepatan antara Serikat Buruh terkait dengan asosiasi sejenis dan penetapan UMSP bukan lagi ranah Dewan Pengupahan.
"Kami hanya memberikan saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan.Selajutnya tergantung kreativitas pengurus Serikat Pekerja untuk mampu meyakinkan Asosiasi yang bersangkutan mengenai besaran UMSP yang diharapkan untuk selamjutnya direkomendasikan kepada Gubernur untuk di tetapkan. Proses ini difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta," ujarnya.

Umk 2017
UMK Asahan 2017
UMK Badung 2017
UMK Bali 2017
UMK Balikpapan 2017
UMK Bandar Lampung 2017
UMK Bandung 2017
UMK Bandung Barat 2017
UMK Banten 2017
UMK Bantul 2017
UMK Batam 2017
UMK Batu 2017
UMK Bekasi 2017
UMK Binjai 2017
UMK Bogor 2017
UMK Buleleng 2017
UMK Cilegon 2017
UMK Cimahi 2017
UMK Deli Serdang 2017
UMK Demak 2017
UMK Denpasar 2017
UMk Depok 2017
UMK DIY 2017
UMK Gianyar 2017
UMK Gresik 2017
UMK Jakarta 2017
UMK Jambi 2017
UMK Jawa Barat 2017
UMK Jawa Tengah 2017
UMK Jember 2017
UMK Jogja 2017
UMK Jombang 2017
UMK Kabupaten Bogor 2017
UMK Kabupaten Jember 2017
UMK Kabupaten Jember 2017
UMK Kabupaten Pamekasan 2017
UMK kabupaten Salak 2017
UMK Kabupaten Sampang 2017
UMK Kabupaten Sidoarjo 2017
UMK Kabupaten Sidoarjo 2017
UMK kabupaten Sumenep 2017
UMK Kalimantan Timur 2017
UMK Kaltim 2017
UMK Karangasem 2017
UMK Karawang 2017
UMK Kendal 2017
UMK Klaten 2017
UMK Klungkung 2017
UMK Kota Bandung 2017
UMK Kota Madura 2017
UMK Kota Probolinggo 2017
UMK Kota Probolinggo 2017
UMK Kota Tangerang 2017
UMK Kudus 2017
UMK Kulon Progo 2017
UMK Lampung 2017
UMK Langkat 2017
UMK Lebak 2017
UMK Madura 2017
UMK Makassar 2017
UMK Malang 2017
UMK Medan 2017
UMK Mojokerto 2017
UMK Palas 2017
UMK Palembang 2017
UMK Paluta 2017
UMK Pandeglang 2017
UMK Pasuruan 2017
UMK Pontianak 2017
UMK Probolinggo 2017
UMK Purwakarta 2016
UMK Salatiga 2016
UMK Semarang 2016
UMK Serang 2016
UMK Sidoarjo 2016
UMK Sleman 2016
UMK Solo 2016
UMK Subang 2016
UMK Sukabumi 2016
UMK Sumatra 2016
UMK Sumedang 2016
UMK Sumedang 2016 Terbaru
UMK Sumedang Tahun 2016
UMK Surabaya 2017
UMK Surakarta 2017
UMK Tabanan 2017
UMK Tanah Karo 2017
UMK Tangerang 2017
UMK Tangerang Selatan 2017
UMK Tebing tinggi 2017
UMK Tuban 2017
UMK UMK Denpasar 2017
UMK YOGYAKARTA 2017
UMP DKI 2017
UMP Jakarta 2017
UMP Kalimantan Selatan 2017
UMR Aceh 2017
UMR Bandung 2017
UMR Banjar 201
UMR Bantul 2017
UMR Banyuwangi 2017
UMR Batu 2017
UMR Bekasi 2017
UMR Bekasi 2017
UMR Bengkulu 2017
UMR Bogor 2017
UMR Ciamis 2017
UMR Cianjur 2017
UMR Cirebon 2017
UMR Demak 2017
UMR DKI Jakarta 2017
UMR Garut 2017
UMR Gorontalo 2017
UMR Gresik 2017
UMR Gunung Kidul
UMR Jakarta 2017
UMR Jogja 2017
UMR Jombang 2017
UMR Kalimantan Selatan 2017
UMR Kalimantan Tengah 2017
UMR Kendal 2017
UMR Kudus 2017
UMR Kulon Progo
UMR Majalengka 2017
UMR Malang 2017
UMR Malang 2017
UMR Mojokerto 2017
UMR NTB / Nusa Tenggara Bara 2017
UMR Papua Barat 2017
UMR Pasuruan 2017
UMR Pekalongan 2017
UMR Purwokerto 2017
UMR Purwokerto 2017
UMR Semarang 2017
UMR Sidoarjo 2017
UMR Sleman 2017
UMR Surabaya 2017
UMR Suumi 2017
UMR Tangerang 2017
UMR Tasikmalaya 2017
UMR Yogyakarta 2017

Daftar UMR Yogyakarta Tahun 2017

Daftar UMR Yogyakarta Tahun 2017 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang cukup terkenal.

Wilayah ini memang dianggap istimewa karena di dalamnya masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Jawa. Kota ini juga dikenal karena memiliki banyak potensi alam yang sangat indah dan menawan. Selain itu Yogyakarta juga sering disebut dengan kota pelajar.

Berbicara masalah UMR (Upah Minimum Regional), Yogyakarta masih berada di angka yang cukup rendah. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta dan Gubernur Provinsi DIY telah menetapkan angka yang masih dianggap rendah oleh banyak pihak, terutama harga BBM dan laju inflasi yang juga naik. Berikut ini merupakan daftar UMR Yogyakarta tahun 2017.



Peraturan ini telah ditetapkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang bernomor 252/Kep/2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015 di DIY. UMK terbesar ditempati oleh Kota Yogyakarta dengan nominal sebesar Rp 1.302.500. Sedangkan UMK terendah ditempati oelh Kabupaten Gunung Kidul dengan angka sebesar Rp 1.108.249.

Memang keputusan ini sempat diprotes oleh banyak pekerja karena dianggap tidak sesuai dengan keadaan Kota Yogyakarta yang sudah mulai menuju kota metropolitan dengan banyaknya hotel dan mall yang bermunculan. Namun pemerintah Kota Yogyakarta menganggap keputusan ini sudah sesuai dengan biaya Kehidupan Hidup Layak (KHL) yang ada di kota gudeg ini. Walaupun Kota Yogyakarta sudah mulai dijamuri dengan banyak tempat elite, namun biaya hidup di kota yang satu ini masih tergolong murah jika dibandingkan dengan kota besar lainnya.

UMK Kota Probolinggo Tahun 2017



UMK Kota Probolinggo Tahun 2017

Kota Probolinggo dikenal memiliki PLTU Paiton yang merupakan pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara. Kabupaten Probolinggo memang memiliki potensi di sektor industri yang cukup menjanjikan, walaupun secara geografis memang masih kalah dengan Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan. Beberapa potensi tersebut membuat Kabupaten Probolinggo memiliki nominal UMK yang cukup baik dibanding dengan beberapa kabupaten di Jawa Timur yang masih tergolong sangat rendah. 

UMK Kota Probolinggo Tahun 2017 memiliki nominal sebesar Rp 1.437.700 berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim no. 72 Tahun 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Walaupun mengalami peningkatan, sebenarnya angka tersebut masih di bawah harapan dan belum diterima oleh para pekerja yang berada di Probolinggo. Beberapa kabupaten di Jawa Timur yang memiliki UMK lebih rendah daripada Kabupaten Probolinggo meliputi Kediri, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bojonegoro, Bondowoso, Tulungagung, Madiun, Nganjuk, Blitar, Ngawi, dan beberapa lainnya. Secara keseluruhan, UMK terbesar berada di Kota Surabaya dengan nominal Rp 2.710.000, sedangkan UMK terendah berada di Kabupaten Magetan dengan nominal Rp 1.117.000.

Besaran UMK pada seluruh kabupaten di Jawa Timur, tepatnya sekitar 38 kabupaten, telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, pada November 2014 lalu. Seluruh nominal tersebut telah disetujui oleh para buruh maupun pengusaha. Angka tersebut dianggap sebagai angka kompromi yang telah diperjuangkan, setelah beberapa kali para buruh melakukan demo. Pergub mengenai UMK 2017 ini mulai berlaku pada 1 Januari 2017 kemarin.

Angka prediksi inflasi RAPBN sebesar 4,7 persen, sedangkan pertumbuhan eknomi Jawa Timur sebesar 7 persen. Maka besaran angka hingga 11 persen dirasa sudah lebih dari cukup. Pemerintah memang harus ekstra berhati-hari dalam menetapkan UMK Tahun 2017 agar para investor tidak meninggalkan Jatim. Saat ini Jatim memang telah banyak dilirik oleh para investor. Mengingat wilayah ibu kota sudah padat dan sesak. Jatim memiliki potensi yang cukup baik untuk berkembang. Jangan sampai karena kenaikan UMR yang cukup tinggi memengaruhi hal ini.


UMK Kota Tuban Tahun 2017



UMK Kota Tuban Tahun 2017

UMK untuk wilayah Jawa Timur memang mengalami kenaikan pada bulan November 2014 lalu. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan UMK paling tinggi di Indonesia karena sumbangsih Kota Surabaya yang memiliki UMK sebesar Rp 2.710.000. Wajar saja hal ini terjadi karena Kota Surabaya merupakan kota yang memiliki banyak industri, sebut saja lokasi SIER yang ada di sana. Namun sayangnya UMK Kota Tuban 2017 justru malah jauh lebih kecil. 

Berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur, Sukarwo, yang telah disahkan pada 20 November 2014 lalu melalui Pergub Jatim Nomor 72 Tahun 2014 mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota, UMK Kota Tuban Tahun 2017 naik menjadi Rp 1.777.700. Angka ini memang masih bisa dibilang “lumayan” jika dibandingkan dengan UMK di beberapa Kabupaten lain yang ada di wilayah Jawa Timur seperti Kabupaten Magetan, Ngawi, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Probolinggo, Jember, Mojokerto, Banyuwangi, Lamongan, Bojonegoro, Lumajang, Bondowoso, Bangkalan, Sumenep, Madiun, Sampang, Situbondo, Pamekasan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Blitar. Untuk UMK terendah diduduki oleh Kabupaten Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek yang sama-sama berada di posisi Rp 1.170.000.

UMK Kota Tuban Tahun 2017 memang masih tergolong rendah karena dipengaruhi oleh Kehidupan Hidup Layak (KHL) yang dianggap masih terjangkau. Tentu saja harganya berbeda jika dibandingkan dengan angka Kehidupan Hidup Layak (KHL) yang ada di beberapa kota besar dan industri seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Pasuruan. Sebelumnya UMK Kota Tuban Tahun 2014 sebesar Rp 1.144.400. Kemudian naik sekitar 20 % ke angka saat ini.

Memang sebelum ditetapkan secara resmi, ketetapan UMK beberapa daerah di Jawa Timur sempat menuai banyak protes. Namun akhirnya direvisi oleh Gubernur Jawa Timur karena pertimbangan adanya BBM naik sebesar Rp 2000 pada awal bulan November 2014 lalu. Tentu saja kenaikan BBM memberikan imbas kepada angka inflasi. Sejauh ini setelah besaran UMK Jatim ditetapkan, tidak ada perusahaan maupun perusahaan yang merasa keberatan kemudian melakukan protes atau unjuk rasa.


 
Atas