Daftar UMR Purwakarta Tahun 2017

Daftar UMR Purwakarta Tahun 2017 Besaran Upah Minimum Regional (UMR) tahun 2017 untuk Kota Purwakarta telah ditentukan oleh Pemkab Purwakarta pada bulan November 2016 lalu. Nominal UMR salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat ini sebesar Rp 2.600.000. Angka ini mengalami kenaikan dari UMR sebelumnya yang berada pada angka Rp 2.100.000. Kenaikannya sebesar Rp 500.000. Daftar UMR Purwakarta Tahun 2017 telah dibuat oleh pemerintah Kota Purwakarta dua bulan sebelum diberlakukan.

Dedi Mulyadi selaku Bupati Purwakarta mengatakan bahwa besaran UMR ini telah dibahas selama dua bulan sebelum ditetapkan. Selain membahas perihal UMR, mereka juga sempat membahas dan akhirnya menetapkan besaran upah berdasarkan Kelompok Jenis Usaha (KJU). Ada beberapa kelompok, seperti KJU pertama meliputi industri rayon atau viscose, cat, dan alat kesehatan. Ketiga kelompok jenis usaha tersebut memiliki UMR sebesar Rp 2.900.000. Kemudian KJU dua meliputi industri komponen otomotif, UMR-nya mencapai Rp 3.200.000. Sedangkan KJU ketiga meliputi industri otomotif, UMR yang ditetapkan sebesar Rp 3.400.000 tiap bulannya.

Namun ada beberapa UMR pada industri tertentu yang ternyata nominalnya lebih rendah, yaitu industri garmen yang perusahaannya masih beroperasi kurang dari lima tahun serta tenaga kerjanya yang bekerja kurang dari lima tahun, nominal UMR-nya berada pada angka Rp 2.100.000. Sedangkan yang keduanya sudah mencapai lima tahun mencapain Rp 2.300.000. Tentu saja tenaga kerja garmen dianggap masih memiliki upah yang rendah.

Keputusan ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Purwakarta. Dan harus diterima baik oleh seluruh pihak, baik perusahaan maupun pekerja. Perusahaan juga harus benar-benar melaksanakan. Pemerintah harus mengawasi secara ketat. Apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi atau denda.

Tak hanya itu saja, Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Agus Gunawan, juga menyetujui hasil final pembahasan UMR 2017 Kota Purwakarta ini. Meskipun, pihaknya juga turut menyesalkan dengan upah sektor garmen dan industri padat karya lainnya yang masih sangat minim. Keputusan ini telah diberlakukan sejak Januari 2017.


Pemkab Purwakarta akhirnya menetapkan upah minimum kabupaten (UMK) 2016 sebesar Rp 3 juta. Ada kenaikan 13 persen dari tahun sebelumnya, yang hanya Rp 2,6 juta. Kenaikan UMK ini, merupakan jalan terbaik dan hasil kesepakatan bersama antara perusahaan dan buruh. 

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mengatakan, Kamis malam (19/11) surat keputusannya telah di tandatangani. Kemudian  hari ini surat keputusan UMK tersebut akan langsung dikirimkan ke Pemprov Jabar.  "//Ba'da// Jumat, kita kirimkan ke Gubernur," ujar Dedi, kepada //Republika//, Jumat (20/11). 

Sebenarnya, lanjut Dedi, kenaikan upah di wilayah ini bervariasi. Prosentasenya, antara 13 sampai 15 persen. Tergantung jenis usaha. Akan tetapi, secara keseluruhan untuk UMK-nya, naik dari Rp 2,6 juta ke Rp 3 juta per bulan.  
Dedi menyebutkan, kenaikan upah ini masing-masing, kelompok jenis usaha (KJU) satu, yakni sektor industri, industri cat skala besar, industri alat kesehatan digital, industri welding elektroda, dan industri //injection moulding// upahnya sebesar Rp 3.350.000.
KJU dua, yaitu industri rayon, industri viscose, industri kemasan skala besar, upahnya jadi Rp 3.680.000 per bulan. Untuk KJU tiga, yaitu industri komponen otomotif, industri makanan dan minuman skala besar, upahnya jadi Rp 3.910.000 per bulan. 
Sedangkan, KJU empat, yakni sektor industri otomotif, upah minimumnya jadi Rp 4 juta per juta. Selain itu, UMK untuk wilayah Kecamatan Purwakarta, Bungursari, Campaka, Jatiluhur, BBC, Sukatani, sektor usaha garment, boneka, topi, kulit, dan alas kaki, upahnya jadi Rp 2.352.650.  
Khusus sektor garment ini, lanjut Dedi, kenaikannya sedikit. Karena, tahun kemarin saja naik dari Rp 2,1 juta ke Rp 2,3 juta banyak perusahaan yang menangguhkan. Jadi, untuk 2016 mendatang, UMK sektor garment ini naiknya hanya Rp 52.650, supaya tidak ada lagi penangguhan. "Kalau kita naikan tinggi-tinggi, percuma soalnya banyak yang ditangguhkan. Jadi, lebih baik naik sedikit asalkan tidak ada penangguhan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Purwakarta, Fuad BM, mengaku, pihaknya menyetujui kenaikan besaran UMK ini. Karena, kenaikan ini sudah mengacu pada aspirasi buruh dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan di lapangan.