Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Jawa Tengah

Daftar Upah Minimum Kota (UMK) 2017 se-Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah mengumumkan hasil penetapan UMK tahun 2016 untuk 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada bulan November tahun 2014 lalu. Rata-rata kenaikan UMK di Provinsi Jawa Tengah sekitar Rp 157.929, sedangkan persentase kenaikan UMK 2016 dari 2014 sebesar 14,96%. 



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menghitung besaran upah minimum provinsi berdasarkan upah di tiap kabupaten dan kota.

Hitungan pasti tentang besaran UMP akan segera diputuskan karena masih ada satu daerah yang memberi laporan.

"Paling telat besok (hari ini) disampaikan. UMK untuk terbawah Kabupaten Banjarnegara kira-kira Rp 1,285 juta, tertinggi di Kota Semarang Rp 1,9 juta sekian," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai pertemuan dengan pimpinan media di kantornya, Senin (30/10/2016).

Ganjar mengatakan tengah mengkaji berapa besaran upah minimum di tingkat provinsi.

Ketentuan penghitungan di tingkat provinsi akan disesuaikan dengan UMR di daerah. Penentuan upah di tingkat provinsi akan mempertimbangkan seluruh aspek, meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pertimbangan lainnya.

Sebelum upah minimum provinsi disahkan, Pemprov Jateng masih menunggu semua angka upah minimum kabupaten dan kota (UMK) dari tiap daerah. Hingga hari ini, hanya Kabupaten Grobogan yang belum menyetorkan besaran angka upah minimum.

"Jateng ini apa benar Kota Semarang sama dengan Banjarnegara, saya buat UMP dan UMK. Kalau UMK angka sudah siap, tinggal Grobogan. Hari ini pasti Bupati dikirimkan," kata dia.

Pada 2015, dari 35 kabupaten di Jateng, upah minimum di Kota Semarang ditetapkan sebagai yang tertinggi, yakni Rp 1.909.000. Adapun UMK terendah di Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 1.265.000.

Keputusan penetuan besaran UMK yang diteken Gubernur itu diterbitkan pada 20 November dengan Surat Keputusan Nomor 560/66/2015. "Keputusan ini resmi berlaku pada 1 Januari 2016 mendatang," kata Ganjar kala itu.